Jumat, 20 April 2012 16:22:23
5
Reporter: Yacob Billi Octa
KPU periode 2012-2017 telah membagi tugas dan menetapkan enam komisionernya sebagai ketua divisi dan wilayah. Namun dalam penetapan itu terjadi ketimpangan jabatan, misalnya 1 komisioner yang menjabat sebagai ketua divisi A, ternyata juga menjabat sebagai wakil ketua divisi B.
Menanggapi wacana ini, ketua KPU Husni Kamil Manik mengaku penetapan jabatan memang dibuat demikian. Hal itu bertujuan antara satu jabatan dengan yang lain saling bersinergi dan melengkapi.
"Jadi misalnya jika ketua berhalangan hadir, ada penggantinya satu lagi, saling melengkapi," ujar Husni kepada wartawan di gedung KPK, Jalan Imam Bonjol Jakarta, Jumat (20/4).
Husni menjamin, penetapan jabatan tersebut tidak akan menciptakan ketimpangan jabatan atau kepentingan. Sebab peran 6 komisioner hanya menjadi aspirator pada tiap divisi dan wilayah.
"Semua itu dibentuk hanya untuk membantu pleno dalam memahami isu, sedangkan putusan kebijakan itu ditetapkan bersama-sama di pleno," jelasnya.
Berikut nama-nama komisioner yang bertanggung jawab untuk memimpin divisi dan sebagai kordinator wilayah, yakni:
1. Ida Budhiati sebagai ketua divisi hukum dan pengawasan. Selain itu Ida juga menjabat sebagai ketua kordinator wilayah Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Riau.
Ida juga menjabat sebagai wakil ketua divisi perencanaan keuangan dan logistik.
Serta wakil ketua kordinator wilayah Jawa Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
2. Sigit Pamungkas ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pengembangan SDM. Selain itu Sigit juga menjabat sebagai ketua kordinator wilayah Banten, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Bengkulu.
Sigit juga menjabat sebagai wakil ketua hukum dan pengawasan. Serta menjabat sebagai wakil ketua kordinator wilayah DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat.
3. Arif Budiman sebagai kepala divisi perencanaan keuangan dan logistik. Arief juga menjabat sebagai ketua kordinator wilayah Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan Jambi.
Arief juga menjabat sebagai wakil ketua divisi umum, rumah tangga, dan organisasi. Arief juga menjabat sebagai wakil ketua kordinator wilayah D.I. Yogyakarta, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Bali.
4. Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjabat sebagai ketua divisi humas, data, informasi, dan hubungan antar lembaga. Selain itu Ferry juga menjabat sebagai ketua kordinator wilayah Jawa Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
Ferry juga menjabat sebagai wakil ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pengembangan SDM. Juga menjabat sebagai wakil ketua kordinator wilayah Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Pasaman Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Riau.
5. Hadar Nafis Gumay menjabat sebagai ketua divisi teknis penyelenggara sekaligus ketua kordinator wilayah D.I. Yogyakarta, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Bali.
Hadar juga menjabat sebagai wakil ketua divisi humas, data, informasi, dan hubungan antar lembaga. Selain itu, Hadar juga menjabat sebagai wakil kordinator wilayah Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan Jambi.
6. Juri Ardiantoro menjabat sebagai ketua divisi umum, rumah tangga, dan organisasi. selain itu Juri juga menjabat sebagai ketua kordinator wilayah DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat.
Juri juga menjabat sebagai wakil ketua divisi teknis penyelenggara, serta wakil ketua kordinator wilayah Banten, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Bengkulu.
Menanggapi wacana ini, ketua KPU Husni Kamil Manik mengaku penetapan jabatan memang dibuat demikian. Hal itu bertujuan antara satu jabatan dengan yang lain saling bersinergi dan melengkapi.
"Jadi misalnya jika ketua berhalangan hadir, ada penggantinya satu lagi, saling melengkapi," ujar Husni kepada wartawan di gedung KPK, Jalan Imam Bonjol Jakarta, Jumat (20/4).
Husni menjamin, penetapan jabatan tersebut tidak akan menciptakan ketimpangan jabatan atau kepentingan. Sebab peran 6 komisioner hanya menjadi aspirator pada tiap divisi dan wilayah.
"Semua itu dibentuk hanya untuk membantu pleno dalam memahami isu, sedangkan putusan kebijakan itu ditetapkan bersama-sama di pleno," jelasnya.
Berikut nama-nama komisioner yang bertanggung jawab untuk memimpin divisi dan sebagai kordinator wilayah, yakni:
1. Ida Budhiati sebagai ketua divisi hukum dan pengawasan. Selain itu Ida juga menjabat sebagai ketua kordinator wilayah Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Riau.
Ida juga menjabat sebagai wakil ketua divisi perencanaan keuangan dan logistik.
Serta wakil ketua kordinator wilayah Jawa Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
2. Sigit Pamungkas ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pengembangan SDM. Selain itu Sigit juga menjabat sebagai ketua kordinator wilayah Banten, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Bengkulu.
Sigit juga menjabat sebagai wakil ketua hukum dan pengawasan. Serta menjabat sebagai wakil ketua kordinator wilayah DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat.
3. Arif Budiman sebagai kepala divisi perencanaan keuangan dan logistik. Arief juga menjabat sebagai ketua kordinator wilayah Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan Jambi.
Arief juga menjabat sebagai wakil ketua divisi umum, rumah tangga, dan organisasi. Arief juga menjabat sebagai wakil ketua kordinator wilayah D.I. Yogyakarta, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Bali.
4. Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjabat sebagai ketua divisi humas, data, informasi, dan hubungan antar lembaga. Selain itu Ferry juga menjabat sebagai ketua kordinator wilayah Jawa Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
Ferry juga menjabat sebagai wakil ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pengembangan SDM. Juga menjabat sebagai wakil ketua kordinator wilayah Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Pasaman Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Riau.
5. Hadar Nafis Gumay menjabat sebagai ketua divisi teknis penyelenggara sekaligus ketua kordinator wilayah D.I. Yogyakarta, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Bali.
Hadar juga menjabat sebagai wakil ketua divisi humas, data, informasi, dan hubungan antar lembaga. Selain itu, Hadar juga menjabat sebagai wakil kordinator wilayah Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan Jambi.
6. Juri Ardiantoro menjabat sebagai ketua divisi umum, rumah tangga, dan organisasi. selain itu Juri juga menjabat sebagai ketua kordinator wilayah DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat.
Juri juga menjabat sebagai wakil ketua divisi teknis penyelenggara, serta wakil ketua kordinator wilayah Banten, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Bengkulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar